Beritakoperasi, Jakarta – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih perlu dibarengi dengan langkah kehati-hatian dari berbagai tantangan seperti kegagalan atau fraud.
Oleh karena itu, ia mengaku pihaknya telah menyiapkan beberapa mitigasi risiko. Pencegahan ini disiapkan agar koperasi tidak berakhir sebagai proyek administratif belaka.
“Pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih ini kita percepat tetapi untuk operasional kita harus hati-hati dan tidak menghilangkan aspek prudent termasuk menyiapkan mitigasi risiko,” terang Budi Arie dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (14/5/2025).
Salah satu mitigasi yang akan dilakukan adalah menerapkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan proses pengawasan dan evaluasi berjalan secara real-time.
Adapun terdapat delapan tantangan utama yang menjadi fokus dari Kemenkop. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukan dari rendahnya persentase penduduk yang menjadi anggota koperasi.
Tantangan kedua, yaitu citra negatif koperasi akibat koperasi bermasalah dan pinjaman bodong. Ketiga, koperasi masih dianggap kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi.
Keempat yaitu potensi ekonomi di setiap desa yang berbeda-beda. Kelima, ketimpangan kualitas SDM di desa-desa.
“Tantangan terberat kita adalah rendahnya SDM sehingga banyaknya pelanggaran-pelanggaran di koperasi karena tidak kredibelnya pengelola koperasi dan masih terbatasnya pengetahuan mereka,” sebut Budi Arie.
Tantangan keenam yaitu kemungkinan adanya kepentingan elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan Koperasi Merah Putih. Ketujuh, kemungkinan adanya fraud dalam pengelolaan yang tidak profesional.
Terakhir, ada pula tantangan soal keberlanjutan usaha koperasi jika tidak disiapkan dengan matang.
Sebagai upaya pencegahan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi Merah Putih setelah beroperasi.
Selain itu juga akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan terpadu bagi pengelola Kopdes/Kel. Skema ini akan digerakkan secara integratif dan berkelanjutan.
“Kami akan menggunakan sistem (teknologi) untuk memitigasi risiko kerugian atau fraud dari Kopdes/Kel Merah Putih. Saya optimis kalau sistem diperkuat masalah fraud bisa diatasi sehingga peningkatan SDM, sistem pengelolaan dan kelembagaan koperasi menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan,” tutur Budi Arie.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono ikut menambahkan bahwa sejumlah kekhawatiran publik, termasuk potensi tumpang tindih dengan BUMDes, telah diperhitungkan. Menurutnya, Koperasi Merah Putih justru bisa berjalan berdampingan dan saling menguatkan dengan BUMDes.
“Kami sudah memitigasi dan potensi risiko yang banyak dikhawatirkan banyak pihak terutama dalam hal penyaluran modal kerja. Ini ada mekanisme yang akan diikuti oleh Kopdes/Kel Merah Putih dan dari Kemenkop juga akan mendampingi mereka untuk menjalankan kegiatan operasionalnya,” ungkap Ferry.
Ia juga menyebut bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Agung telah dibangun untuk memastikan langkah pengamanan sejak awal, sekaligus meminimalkan risiko salah kelola.
“Kita sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak termasuk dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga dari awal potensi fraud atau miss management. Berdasarkan Feasibility Study, Kopdes/Kel ini cenderung akan untung,” tegas Ferry.
Disisi lain, Ketua Komite IV DPD RI, AA. Ahmad Nawardi, menyatakan komitmen penuh dari seluruh anggota DPD untuk mengawal pendirian koperasi ini di 38 provinsi.
DPD RI juga mengapresiasi semangat dari pemerintah untuk mengembalikan ruh koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian nasional berbasis gotong royong dan kekeluargaan.
“Kami dari DPD sangat mendukung dan ingin tahu seperti apa koperasi yang digagas oleh Presiden. Semua daerah siap mendukung mulai dari pembentukan hingga pengawasan,” ujar Ahmad Nawardi. (IT/Beritakoperasi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.