Beritakoperasi, Jakarta – Seluruh transaksi di Koperasi Desa Merah Putih akan dirancang berbasis digital.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, penggunaan sistem pembayaran  Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan diterapkan di seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya sudah bilang Gubernur BI. Pembayarannya digital, pakai QRIS,” kata Ketua Umum Projo itu usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM telah menyebutkan agar segala kegiatan transaksi dilakukan secara non tunai atau cashless. Hal ini untuk menghindari masalah dikemudian hari.

Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan, keberlanjutan koperasi tidak cukup hanya dari sisi usaha, tapi juga perlu ditopang oleh tiga pilar penting: orang, kelembagaan, dan sistem. 

Dia mengatakan ketiga aspek tersebut akan selalu diperkuat secara berkala. “Penguatan terus menerus. Tata kelolanya diperbaiki untuk keberlanjutan,” kata Budi.

Pemerintah sendiri menargetkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih terbentuk pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Seluruh koperasi diharapkan dapat mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Baca juga:  Suroto :  Usaha Mikro Masih Terus Menungu Afirmasi Kebijakan Kongkrit Pemerintah

Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dilibatkan dalam program ini. 

Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menggerakan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. 

Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, berharap Kopdes Merah Putih juga membuka lapangan kerja yang lebih luas.

“Diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 2 juta pemuda di desa bekerja dan memiliki harapan,” ujarnya. (IT/Beritakoperasi)