Ecky Awal Mucharam, Fraksi PKS  : Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Tetap Di KemenkopUKM Selama Koperasi Tidak Mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Dari Publik

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Jakarta – Salah satu isu penting yang hangat pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Sektor Keuangan adalah pada pengaturan Lembaga Keuangan Mikro.

Tema yang hingga hari ini terus diperbincangkan adalah apakah Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, atau berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Ecky Awal Mucharam Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS memaparkan pandangannya tentang perlunya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi untuk tetap diregulasi dan diawasi oleh Kementerian Koperasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ecky masih konsisten dan sama dengan yang saya suarakan saat pembahasan RUU tentang LKM ataupun OJK. “Sikap saya masih konsisten dan sama dengan yang saya suarakan saat pembahasan RUU tentang LKM ataupun OJK dulu. Di mana, saya menyuarakan bahwa LKM yang berbentuk koperasi tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM selama LKM yang berbentuk koperasi tersebut tidak mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari publik, melainkan sumber dananya berasal dari dana kontribusi anggota,” ujar Ecky dalam keterangannya, Sabtu (12/11/2022).

Baca juga:  Lewati Rekor, Pemudik RI Lebaran 2024 Tembus 242 Juta Orang

Menurut Ecky, LKM yang berbentuk koperasi dan menghimpun dana dari anggotanya tidak relevan jika pengawasan dan pembinaannya ditarik ke OJK.

“Anggota di koperasi merupakan subjek terpenting karena mereka merupakan pemilik, pemupuk modal, pengguna pelayanan hingga penanggung risiko. Bahkan mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan koperasi” ujar Ecky.  

“Mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui pembentukan pengawas pada Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Oleh karena itu, sepanjang LKM yang berbentuk koperasi ini memupuk modal dan menghimpun dananya dari anggota, maka tidak relevan jika pengawasannya ditarik ke OJK,” jelas Ecky.

 Ecky juga mengungkapkan bahwa selama ini banyak aspirasi yang diterimanya bahwa LKM berbentuk koperasi dengan aset dan kelolaan dana kecil sangat berat jika harus dipaksa pengelolaannya seperti perbankan yang diregulasi oleh OJK. Selain itu, beban OJK tentu akan semakin berat karena tambahan tugas baru yang dimandatkan.

“Mereka menghimpun dana dari anggotanya sendiri. Namun, jika pengelolaannya diregulasi sehingga diperlakukan sama seperti perbankan, maka ini yang sangat memberatkan mereka. Terlebih untuk koperasi yang pengelolaan aset dan dana anggotanya masih kecil” ungkap Ecky.

Baca juga:  Kemenkop dan LP3ES Gelar Webinar Peluncuran dan Bedah Buku Pemikiran Bung Hatta Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat (Buku Terlengkap Karya Bung Hatta)

“Selain itu, beban OJK juga akan semakin berat, sebab pada prinsipnya OJK melakukan pengawasan pada penghimpunan pihak ketiga,” jelas Ecky.

Namun demikian, Ecky tidak memungkiri bahwa OJK dapat dimungkinkan menjadi regulator atas LKM yang berbentuk koperasi.

Menutup penjelasannya Ecky mengatakan tidak memungkiri OJK mendapatkan meregulasi LKM yang berbentuk koperasi, namun terdapat conditional tertentu. “Saya tidak memungkiri OJK dapat meregulasi LKM yang berbentuk koperasi. Namun demikian terdapat conditional tertentu yang tetap perlu diperhatikan, yakni LKM tersebut menghimpun dana dari pihak ketiga dan memiliki nilai aset tertentu misal melebihi Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, fakta di lapangan memang banyak koperasi yang juga menjadi chanelling perbankan atau lembaga keuangan lainnya,” pungkas Ecky. (Diah/Beritakoperasi).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com.

Berita Terkait

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia
Seminar Nasional Revitalisasi Koperasi Indonesia : Ahmad Subagyo Menekankan Pentingnya Revitalisasi Koperasi di Era Digital Melalui Strategi dan Inovasi
Forkopi Gelar Konsolidasi Kawal Regulasi Bangkitkan Koperasi Yang Sesuai Amanat Konstitusi
10 Koperasi Modern Diinkubasi Menjadi Lembaga Inkubator Bisnis
Kunjungan Koperasi VICTO Philippina : Koperasi Poetera Desa Wisata Ajak Koperasi ASEAN Kembangkan Tourism COOP dan Kerjasama Usaha
Dampak Regulasi Terhadap Keberlangsungan Koperasi
Lewati Rekor, Pemudik RI Lebaran 2024 Tembus 242 Juta Orang
Panas Perang Iran-Israel, Pemerintah Ungkap Nasib WNI
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

Mengenal Fenomena Desert Bloom Yang Bikin Gurun Di Arab Saudi Jadi Padang Lavender

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

13 Kontroversi Arab Saudi : Proyek Bangunan Mirip Ka’bah Hingga Pantai Bikini

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mengenal Mocaf Pengganti Terigu Yang Kaya Manfaat

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Fakta Haru Dibalik Hari Kasih Sayang 14 Februari

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mau Bisa Nulis Buku Atau Opini Media Penerbit Sherpa Indonesia Buka Klub Menulis, Terbuka Untuk Seluruh Indonesia

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Terapkan Kiat ini, Bikin UMKM Makin Sukses di Era Digital

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Selamat Jalan Prof Rubi, Guru Abadi Sang Pembimbing Yang Menginspirasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Tata Cara Salat dan Khutbah Idul Adha di Rumah

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01