Jangan Gagal Paham! Ini Koperasi Yang Diawasi Kemenkop Dan Yang Diawasi OJK Setelah Diketoknya UU PPSK

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Jakarta – Akhirnya Pemerintah dan DPR menyepakati aturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Sektor Keuangan, koperasi tak sepenuhnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Di dalam RUU PPSK ada rencana OJK akan mengawasi KSP baik open loop maupun closed loop (yang hanya melayani anggotanya). Namun, kemudian yang disepakati akhirnya adalah hanya KSP dan KSPPS open loop yang akan diawasi oleh OJK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dapatkan Buku Karya Lengkap Bung Hatta Diskon 10% 

WA Center 0877-7611-3133

Buku Bacaan Wajib Pelaku Koperasi Indonesia

Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic yang juga menjadi Ketua Panja RUU PPSK menjelaskan, "KSP yang memperluas pelayanan ke non anggota dan bergerak di sektor jasa keuangan akan diawasi OJK, tidak semua KSP," jelas Dolfie saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (12/12/2022).

 

Wakil rakyat dari PDIP ini menjelaskan, KSP yang memperluas pelayanan ke non anggota dan bergerak di sektor jasa keuangan yang akan diawasi OJK, setelah Kementerian Koperasi dan UKM menyerahkan pengawasannya ke OJK.

Baca juga:  Hukum Mati Harus Tunggu 10 Tahun Jika Berkelakuan Baik Akan Bebas Dari Eksekusi. Begini Tanggapan Hotman Paris

 

Dilihat dari draft terbaru RUU PPSK per 8 Desember 2022, perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi oleh OJK hanya mencakup badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

 

Koperasi yang dimaksud yakni koperasi yang tidak hanya melayani anggota, melainkan juga non anggota dan kegiatannya bukan simpan pinjam. Misalnya saja seperti lembaga keuangan mikro (LKM), bank perkreditan rakyat, dan asuransi yang berbadan hukum koperasi.

Dolfie menjelaskan lagi dalam menentukan KSP mana yang harus diawasi oleh OJK juga harus melalui proses penyeleksian dari Kemenkop UKM. "Jadi, Kemenkop yang akan menentukan KSP mana yang perlu diawasi OJK. Open loop ke OJK setelah ditentukan oleh Kemenkop UKM mana yang open loop," terang Dolfie.

 

Pengaturan, perizinan, dan pengawasan koperasi simpan pinjam sepenuhnya tetap berada di bawah Kemenkop UKM. Kemenkop UKM nantinya akan mengawasi operasional koperasi, termasuk KSP closed loop.

 

Aturan lebih lanjut mengenai KSP closed loop berdasarkan penuturan pemerintah akan diatur melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalam RUU PPSK, dijelaskan, pada saat UU PPSK disahkan dan berlaku, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dalam hal ini Kemenkop UKM, harus melakukan penilaian sesuai kriteria.

Baca juga:  Teten Masduki menegaskan UMKM Bisa Maju Bila Bermitra dengan Usaha Besar dalam Rantai Pasok

 

Penilaian oleh Kemenkop UKM harus diselesaikan paling lambat 2 tahun, terhitung sejak UU RUU PPSK disahkan. Kemudian koperasi yang dimaksud dalam undang-undang ini wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM, mengenai kegiatan usahanya.

 

Dalam melakukan penilaian, Kemenkop UKM dapat dibantu oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi menyerahkan daftar koperasi ini kepada OJK untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan," bunyi beleid Pasal 324 huruf e.

 

OJK memproses perizinan usaha yang diajukan oleh koperasi yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud paling lama satu tahun sejak daftar koperasi diterima, sepanjang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

 

Sebelum OJK menerbitkan izin, izin usaha koperasi yang bersangkutan pada huruf e tetap berlaku dan pengawasan dilakukan oleh Kemenkop UKM atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan undang-undang mengenai perkoperasian.

 

Dengan adanya penetapan RUU PPSK ini maka sebetulnya tidak terdapat perbedaan nyata pada koperasi, koperasi yang hanya melayani anggota diawasi oleh Kemenkop sementara koperasi yang melayani non anggota diawasi oleh OJK. (Diah/Beritakoperasi)

Baca juga:  Benarkah DPR Akan Tolak RUU PPSK Terkait Koperasi?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com.

Berita Terkait

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia
Seminar Nasional Revitalisasi Koperasi Indonesia : Ahmad Subagyo Menekankan Pentingnya Revitalisasi Koperasi di Era Digital Melalui Strategi dan Inovasi
Forkopi Gelar Konsolidasi Kawal Regulasi Bangkitkan Koperasi Yang Sesuai Amanat Konstitusi
10 Koperasi Modern Diinkubasi Menjadi Lembaga Inkubator Bisnis
Kunjungan Koperasi VICTO Philippina : Koperasi Poetera Desa Wisata Ajak Koperasi ASEAN Kembangkan Tourism COOP dan Kerjasama Usaha
Dampak Regulasi Terhadap Keberlangsungan Koperasi
Lewati Rekor, Pemudik RI Lebaran 2024 Tembus 242 Juta Orang
Panas Perang Iran-Israel, Pemerintah Ungkap Nasib WNI
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

Mengenal Fenomena Desert Bloom Yang Bikin Gurun Di Arab Saudi Jadi Padang Lavender

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

13 Kontroversi Arab Saudi : Proyek Bangunan Mirip Ka’bah Hingga Pantai Bikini

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mengenal Mocaf Pengganti Terigu Yang Kaya Manfaat

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Fakta Haru Dibalik Hari Kasih Sayang 14 Februari

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mau Bisa Nulis Buku Atau Opini Media Penerbit Sherpa Indonesia Buka Klub Menulis, Terbuka Untuk Seluruh Indonesia

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Terapkan Kiat ini, Bikin UMKM Makin Sukses di Era Digital

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Selamat Jalan Prof Rubi, Guru Abadi Sang Pembimbing Yang Menginspirasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Tata Cara Salat dan Khutbah Idul Adha di Rumah

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01