Deputi Perkoperasian, Zabadi : RUU Perkoperasian Ditarget Selesai Pertengahan 2023

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Jakarta – Gonjang-ganjing RUU PPSK membuat insan koperasi tanah air ketar-ketir, pasalnya pada RUU PPSK koperasi simpan pinjam akan diawasi oleh OJK. Pegiat koperasi tanah air yang tergabung dalam beberapa elemen sontak protes keras. Bahkan demo pun digelar Rabu (7/12).

Menyikapi berbagai gejolak yang muncul Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi mengatakan RUU Perkoperasian ditarget selesai dibahas pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Nantinya, ini akan menjadi payung hukum terbaru yang akan mengatur para koperasi.

Ia katakan kabarnya, RUU ini akan masuk ke meja parlemen pada Maret 2023, kemudian pembahasannya akan rampung di akhir masa sidang pertama, atau sekitar pertengahan tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dapatkan Buku Bacaan Wajib Pelaku Koperasi Indonesia | Buku Karya Lengkap Bung Hatta Diskon 10 %

"RUU Perkoperasian tak perlu masuk prolegnas, ketika kita siap dapat persetujuan presiden, presiden bersurat ke DPR, ini kita bisa ktia harapkan tahun 2023 bisa masuk," kata Zabadi kepada wartawan, ditulis Rabu (7/12/2022).

Baca juga:  Eliezer Dihukum Demosi Setahun Pada Kode Etik Polri

Kendati begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk RUU Perkoperasian bisa masuk ke meja pembahasan di parlemen.

Salah satunya adalah rampungnya RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Karena, aturan ini yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RUU Perkoperasian. Karena ada beberapa bagian aturan yang mencakup koperasi dalam beleid itu.

"RUU Perkoperasian ini merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU No. 17 Tahun 2012, sehingga status RUU ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992 yang sudah out of dated, sudah berusia 30 tahunan," sambung Zabadi.

Zabadi menjelaskan jika RUU Perkoperasian pernah akan masuk ke bahasan DPR di akhir tahun 2019. Hanya saja, beberapa hari sebelumnya, ada poin-poin yang perlu dibahas lebih lanjut. Sehingga urung dibahas di meja parlemen.

Zabadi menegaskan bagian-bagian penting dalam RUU Perkoperasian ini. Misalnya, Pengawasan dengan menginisiasi Otoritas Pengawas Koperasi, untuk meningkatkan kepatuhan koperasi, prudensial dan profesionalisme koperasi.

Baca juga:  Hari Ini dalam Sejarah: ASEAN Didirikan pada 8 Agustus 1967

"Pengawasan ini menjadi isu krusial karena membutuhkan standar tertentu. Ke depan kami menghendaki standar pengawasan oleh OPK ini seperti standarnya OJK, sehingga KSP bisa benar-benar naik kelas," katanya lagi.

Zabadi menegaskan lagi adanya aturan mengenai penjaminan, dengan membangun Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi. Tujuannya untuk melindungi simpanan-simpanan anggota khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam. Lalu, Apex, dengan mengatur dan mengonsolidasi lembaga apex koperasi keuangan yang ada, tujuannya untuk menjadi solusi likuditas bagi KSP atau Unit Simpan Pinjam.

Ia paparkan lagi soal penyehatan, dengan membangun Komite Penyehatan Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga dapat menjadi solusi ketika ada koperasi yang mengalami masalah. Serta sanksi, dengan mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran atau penyelewengan praktik berkoperasi. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum, menimbulkan efek jera sehingga badan hukum koperasi tidak disalahgunakan.

"Selain pilar-pilar utama di atas, RUU mendatang juga memetakan berbagai lembaga-lembaga pendukung lain yang relevan sehingga dapat disinergikan bersama untuk membangun koperasi di Indonesia, baik sektor keuangan maupun sektor riil," ujarnya mengakhiri pernyataan. (Diah/Beritakoperasi)

Baca juga:  Subsidi Sebagai Instrumen Selamatkan Rakyat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com.

Berita Terkait

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia
Seminar Nasional Revitalisasi Koperasi Indonesia : Ahmad Subagyo Menekankan Pentingnya Revitalisasi Koperasi di Era Digital Melalui Strategi dan Inovasi
Forkopi Gelar Konsolidasi Kawal Regulasi Bangkitkan Koperasi Yang Sesuai Amanat Konstitusi
10 Koperasi Modern Diinkubasi Menjadi Lembaga Inkubator Bisnis
Kunjungan Koperasi VICTO Philippina : Koperasi Poetera Desa Wisata Ajak Koperasi ASEAN Kembangkan Tourism COOP dan Kerjasama Usaha
Dampak Regulasi Terhadap Keberlangsungan Koperasi
Lewati Rekor, Pemudik RI Lebaran 2024 Tembus 242 Juta Orang
Panas Perang Iran-Israel, Pemerintah Ungkap Nasib WNI
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

Mengenal Fenomena Desert Bloom Yang Bikin Gurun Di Arab Saudi Jadi Padang Lavender

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

13 Kontroversi Arab Saudi : Proyek Bangunan Mirip Ka’bah Hingga Pantai Bikini

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mengenal Mocaf Pengganti Terigu Yang Kaya Manfaat

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Fakta Haru Dibalik Hari Kasih Sayang 14 Februari

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mau Bisa Nulis Buku Atau Opini Media Penerbit Sherpa Indonesia Buka Klub Menulis, Terbuka Untuk Seluruh Indonesia

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Terapkan Kiat ini, Bikin UMKM Makin Sukses di Era Digital

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Selamat Jalan Prof Rubi, Guru Abadi Sang Pembimbing Yang Menginspirasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Tata Cara Salat dan Khutbah Idul Adha di Rumah

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01