Hukum Mati Harus Tunggu 10 Tahun Jika Berkelakuan Baik Akan Bebas Dari Eksekusi. Begini Tanggapan Hotman Paris

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Jakarta – Ditengah hiruk pikuk sidang Sambo yang divonis hukuman mati, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk membawa RKUHP tentang hukuman mati disahkan di rapat paripurna setelah keputusan tingkat I diambil pada Kamis (24/11/2022) silam.

Dalam KUHP yang baru ini, pidana mati tidak bisa langsung di eksekusi tetapi diberi kesempatan 10 tahun. Jika dalam waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik maka hukuman akan diganti menjadi penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan atau vonis hukuman mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Pembacaan putusan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Banyak yang mengkritiki mengenai KUHP pidana baru, salah satunya pengacara terkenal Hotman Paris. Ia menyayangkan keputusan dalam menunggu 10 tahun terlebih dahulu sebelum eksekusi.

 

BACA JUGA : Ferdi Sambo Divonis Hukuman Mati. Seperti Inilah Cara Eksekusinya di Indonesia Dan Negara Lain

Baca juga:  Bersama Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Prodi Akuntasi UT Gelar Pelatihan Peningkatan PelaporanKeuanganKoperasi

“Yaa nanti bakal mahal deh surat berkelakuan baik dari kepala lapas penjara, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat kelakuan baik dari kepala lapas,” ucap Hotman paris dikutip dari video yang beredar di internet.

Menurutnya, sejak awal kasus Sambo hingga saat ini sudah memakan waktu yang sangat lama dan akan bertambah lama lagi jika harus menunggu 10 tahun hanya untuk melihat mental tersangka.

“Jadi apa artinya gitu loh, sudah persidangan, sudah vonis, tapi tidak boleh dihukum, harus tunggu 10 tahun, ya dipenjara yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas, surat kelakuan baik jadi surat paling mahal di dunia,” tambah pengacara kondang tersebut. (Beritakoperasi/Sefi)
 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com di Telegram dengan cara klik link berikut ini : t.me/beritakoperasi.

Berita Terkait

KemenKopUKM Dukung Pembangunan Koperasi Modern di Tiap Kabupaten/Kota
Sinergi KemenKopUKM dan BRIN Bahas Kerja Sama dalam Komersialisasi Hasil Riset Pengembangan UMKM
KemenKopUKM Bangun Kolaborasi Kembangkan Ekosistem Mode Fesyen Dunia
Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia
Seminar Nasional Revitalisasi Koperasi Indonesia : Ahmad Subagyo Menekankan Pentingnya Revitalisasi Koperasi di Era Digital Melalui Strategi dan Inovasi
Forkopi Gelar Konsolidasi Kawal Regulasi Bangkitkan Koperasi Yang Sesuai Amanat Konstitusi
10 Koperasi Modern Diinkubasi Menjadi Lembaga Inkubator Bisnis
Kunjungan Koperasi VICTO Philippina : Koperasi Poetera Desa Wisata Ajak Koperasi ASEAN Kembangkan Tourism COOP dan Kerjasama Usaha
Tag :

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 03:58

Budi Hermawan : Bedah Buku Dan Diskusi “Lawan Tanding Kapitalisme” Semarakkan Harkopnas

Kamis, 4 Juli 2024 - 04:48

Syarat Dan Tata Cara Menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi

Senin, 24 Juni 2024 - 04:35

Koperasi Kopasjadi Purwokerto, Kantor Baru Siap Fasilitasi Modal Usaha Dan Layani Biaya Pendidikan Anak

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:19

Hibah Rumah Gratis Ke-477, Bukti Kopsyah BMI Koperasi Yang Menjaga Prinsip Gotong-Royong

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:53

Cerita Di Balik Penyerahan Rumah Gratis Kopsyah BMI Ke-477 Di Serang

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

Enam Pria Tersangka Merampok Rumah Pegawai Koperasi di Malang , 4 Ditangkap dan 2 Buron

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

Bagi-bagi Dana Koperasi Desa Rp 1,6 Miliar, Wali Nagari dan Bamus di Dharmasraya Jadi Tersangka

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

OJK Cabut Izin Usaha Koperasi LKM Pundi Mataran Pati

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01