Jakarta, Beritakoperasi – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopukm) mendorong agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih aktif menggunakan platform lokal dalam setiap program-program pemerintah.

Ini bertujuan untuk mendukung pengembangan platform buatan Indonesia dan memperluas multiplier effect terutama dari sisi ekonomi.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM, Tubagus Fiki Chikara Satari, menyatakan bahwa plat digital memberi manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat lokal. 

Fiki menyampaikan ada empat alasan utama mengapa platform digital lokal harus menjadi prioritas dalam agenda nasional.

Pertama, memberdayakan platform lokal memberi kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah atau BUMN. Misalnya program Makan Siang Bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Fiki mengapresiasi inisiatif pemerintah yang mengalokasikan 40 persen belanja dari Kementerian dan Lembaga untuk produk dalam negeri. Keterlibatan platform lokal dalam program ini akan mendukung bisnis pelaku usaha domestik.

“Ini membantu meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Kita ingat betul bagaimana platform digital lokal turut mengkonsolidasikan UMKM untuk hadir dalam Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” kata Fiki dalam keterangan resminya, Kamis (15/08).

Baca juga:  Kebijakan Perumahan Prabowo: 3 Juta Rumah melalui UMKM, Koperasi dan BUMDes

Kedua, keterlibatan platform lokal dapat meningkatkan efisiensi bisnis sambil tetap menjaga jangkauan yang luas. 

Platform digital lokal memiliki infrastruktur dan jaringan yang sudah mapan, sehingga memungkinkan distribusi layanan yang lebih efisien dan menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.

“Tentu saja platform digital lokal punya keunggulan yaitu memahami lebih personal kondisi dan situasi dari Indonesia,” kata Fiki.

Ketiga, dari segi inovasi dan adaptasi teknologi, platform lokal sudah disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia, memudahkan penggunaan layanan mereka. Hal ini karena platform digital lokal memiliki pemahaman mendalam terhadap situasi di Indonesia, seperti menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di daerah-daerah sulit dijangkau tanpa dukungan teknologi.

Dengan demikian, program-program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif dan relevan.

Keempat, penggunaan platform digital lokal menunjukkan kedaulatan digital Indonesia dan menjaga kerahasiaan data pengguna. 

Fiki menekankan pentingnya perlindungan data pribadi masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini untuk memastikan data tidak disalahgunakan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Baca juga:  Kabar Duka Ibu Menteri Koperasi Budi Arie Tutup Usia

Selain itu, perlindungan data pribadi masyarakat juga bertujuan untuk melindungi dari ancaman platform asing seperti TEMU, platform digital asal China yang dianggap mengancam pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.

“Saya tentu sangat berharap pemerintah akan terus dapat melibatkan para platform digital lokal untuk terus berpartisipasi pada program-program pemerintah khususnya yang melibatkan masyarakat secara luas,” tutup Fiki. (IT/Beritakoperasi)