Strategi Kemenparekraf Mengembangkan Pariwisata Syariah

Strategi Kemenparekraf Mengembangkan Pariwisata Syariah

Berita Koperasi, Jakarta - Indonesia dengan populasi penduduk muslim terbesar di  dunia dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata syariah.

Pariwisata syariah merupakan wisata dengan fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan wisata mulai dari penginapan, akomodasi, makanan, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata dikelola sesuai dengan syariah. Sebagai contoh, penginapan syariah tidak menerima tamu pasangan yang bukan muhrim dan bukan berasal dari perkawinan. Dan menyediakan makanan dan minuman yang halal saja.

Pengembangan pariwisata syariah di Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pemerintah mempunyai visi menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata syariah kelas dunia.

Menurut Anang Sutono Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Ekonomi dan Kawasan Kreatif, Kemenparekraf mempunyai sembilan strategi (untuk visi menjadikan wisata syariah kelas dunia) untuk melakukan pengembangan pariwisata syariah.

Pertama, memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan wisatawan. Kedua, meningkatkan daya muslim. Ketiga, mengembangkan konektivitas destinasi wisata syariah. Keempat, melakukan pemasaran berdasarkan tujuan, asal, dan waktu, serta preferensi dari pasar travel Muslim. Kelima, mengembangkan promosi dan marketing komunikasi untuk penjualan wisata syaiah.

Keenam, mendorong penggunaan media digital untuk pemasaran. Ketujuh, mngembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kedelapan, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, menyinergikan pemangku kepentingan, dan melakukan penelitian. Kesembilan, meningkatkan kompetensi industry melalui pengembangan destinasi wisata ramah Muslim.

Strategi yang dilakukan oleh Kemenpraf diharapkan dapat memaksimalkan peluang pengembangan ekonomi syariah Indonesia sebagai destinasi wisata syariah kela dunia.

 

(IUR/Beritakoperasi)