Beritakoperasi, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa Merah Putih tidak membebani APBN.

Ferry menjelaskan bahwa koperasi desa ini dirancang untuk menggerakan ekonomi desa, sehingga menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat,” kata Ferry dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Melalui Instruksi Presiden, pemerintah mendorong pembentukan 80 ribu koperasi hingga Juli tahun ini, namun operasional dijadwalkan mulai September 2025.

Tiap unit koperasi diperkirakan menelan dana hingga Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari gabungan dana APBN, APBD, dana desa, dan pembiayaan perbankan.

“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” ucap Ferry.

Sementara itu, Kopdes Merah Putih diwajibkan menjalankan enam unit usaha, yakni gedung koperasi, koperasi simpan pinjam, gerai sembako, klinik, apotik, gedung penyimpanan (cold stoorage).

Di antara peran penting lainnya, koperasi ini akan menjadi mitra distribusi pangan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Baca juga:  Kolaborasi Dengan Multi Sektor, Menko Zulhas: Satgas Pembentukan Kopdes Mulai Kerja Pekan Depan

Ia juga menyinggung soal panjangnya rantai distribusi yang selama ini memberi celah pada praktik tengkulak. Koperasi diharapkan memotong jalur tersebut dan menggantikannya dengan sistem yang lebih adil.

“Mata rantai distribusi yang panjang sering dimanfaatkan tengkulak. Koperasi memutus itu, sekaligus menjamin keuntungan jika dikelola baik,” ucapnya.

Selain itu, koperasi ini membawa fungsi keuangan. Unit simpan pinjam disiapkan untuk menjadi alternatif yang aman dari jebakan bunga tinggi dan tekanan nonformal.

“Banyak masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Unit simpan pinjam ini untuk menghilangkan ketergantungan itu,” ujar Ferry. (IT/Beritakoperasi)