Peraturan UMKM Wajib Sertifikasi Halal hingga 17 Oktober 2024 Ditunda

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Purwokerto - Pemerintah menunda penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pedagang makanan dan minuman, termasuk di kaki lima. Pemerintah akan segera mengeluarkan perpres penundaan.


"Nggak (jadi), tadi sudah diputuskan akan dibuat perpres, ditunda sampai 2026," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).


Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam aturan tersebut, masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan, dalam waktu sisa 150 hari lagi, tidak cukup untuk dilakukan sertifikasi halal bagi semua UMKM. Pemerintah sudah menghitung seluruh aspek dan rencana pembiayaan sehingga akan ditunda hingga 2026.

"Ya karena kan waktu tinggal 150 hari, ada aspek pembiayaan, ada aspek teknis lainnya itu hampir tidak mungkin pada 17 Oktober 2024 ini semua, terutama yang UMKM bisa mendapatkan sertifikasi," ujarnya.

"Ya kita sudah hitung, kalau diperbaiki dari aspek pembiayaan dan segi prosedur dan aspek-aspek teknis pendamping dan lain dan sebagainya, itu bisa tercapai," lanjut Teten.

Terlebih menurut Teten, masih ada kendala, salah satunya kesadaran masyarakat dalam pembuatan sertifikasi halal yang rendah. Kendala lain adalah terkait anggaran.

"Kendalanya kan pertama jumlah yang harus diberikan sertifikat besar, sementara kemampuan untuk memberikan sertifikasi rendah. Ini juga ada ketimpangan juga mengenai pendampingnya juga anggaran," ujarnya.

"Kan ada dua sertifikasi. Yang reguler itu yang biaya sendiri, kalau yang self declare itu dibiayai oleh pemerintah lewat BPJPH. Nah angkanya nggak cocok, jadi kecil sekali. Yang dari kebutuhannya kira-kira Rp 3,5 triliun yang ada sekarang hanya Rp 250 M di BPJPH. Jadi sudah tepatlah Pak presiden menunda," lanjutnya.



(Beritakoperasi/Izul)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com di Telegram dengan cara klik link berikut ini : t.me/beritakoperasi.

Berita Terkait

Bakso Girimarto, Cita Rasa Wonogiri Juara Tetelan Hadir di Purwokerto
UMKM Binaan Pertamina Alami Peningkatan Penjualan Saat Lebaran
Perluas Jangkauan Penyaluran, PIP Gelar Sosialisasi ke Purworejo
SUSU KAMBING CITI GOAT YANG BANYAK MANFAATNYA !!!
Pendataan Koperasi dan UMKM 2023 di 215 Kabupaten/Kota Libatkan BPS
Mie Ayam Tatsuya Mie Ayam Khas Wonogiri : Praktis, Lezat Dan Mudah Disajikan
Sumarno, Wakil Manajer BK Swalayan Purwokerto : Kembali Buka 24 Jam, Sediakan Mie Ayam Khas Wonogiri Siap Seduh
Penting! Cara Membedakan Madu Asli dan Palsu. Jangan Sampai Salah
Tag :

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 03:58

Budi Hermawan : Bedah Buku Dan Diskusi “Lawan Tanding Kapitalisme” Semarakkan Harkopnas

Kamis, 4 Juli 2024 - 04:48

Syarat Dan Tata Cara Menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi

Senin, 24 Juni 2024 - 04:35

Koperasi Kopasjadi Purwokerto, Kantor Baru Siap Fasilitasi Modal Usaha Dan Layani Biaya Pendidikan Anak

Rabu, 12 Juni 2024 - 12:19

Hibah Rumah Gratis Ke-477, Bukti Kopsyah BMI Koperasi Yang Menjaga Prinsip Gotong-Royong

Rabu, 12 Juni 2024 - 11:53

Cerita Di Balik Penyerahan Rumah Gratis Kopsyah BMI Ke-477 Di Serang

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

Enam Pria Tersangka Merampok Rumah Pegawai Koperasi di Malang , 4 Ditangkap dan 2 Buron

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

Bagi-bagi Dana Koperasi Desa Rp 1,6 Miliar, Wali Nagari dan Bamus di Dharmasraya Jadi Tersangka

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:38

OJK Cabut Izin Usaha Koperasi LKM Pundi Mataran Pati

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01