RUU Omnibus Law PPSK Cacat Secara Epistemologi dan Kerdilkan Koperasi

Kamis, 11 Agustus 2022 - 00:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritakoperasi, Jakarta – Pemerintah dan Parlemen saat ini sedang intens membahas Rancangan Undang Undang ( RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ( RUU PPSK). Dimana tujuan yang paling menonjol dari RUU ini adalah untuk membentuk protokol mitigasi resiko sektor keuangan terhadap kemungkinan kondisi krisis keuangan dan ekonomi dan menarik Investor di sektor keuangan.

 

Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kondisi resesi dan ancaman krisis ekonomi yang diindikasikan akan terjadi puncaknya pada tahun 2023. Untuk itulah pemerintah dan Parlemen terlihat begitu getol untuk mempercepat disyahkanya RUU PPSK tersebut. Namun rupanya rancangan regulasi tersebut dibentuk secara serampangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Membaca naskah akademik dan juga isi dari RUU PPSK yang ada, dari segi proses dan substansi terlihat cacat. RUU tersebut sudah cacat secara basis epistemologi atau metodologi.  Selain miskin substansi yang penting untuk memperkuat sistem ekonomi konstitusi kita yang berdasar pada sistem demokrasi ekonomi.

 

Menurut kajian kami, RUU yang ada tidak menyertakan proses partisipatif dari masyarakat. Sebut saja misalnya tentang pasal koperasi. Di RUU tersebut orang koperasi tidak ada yang terwakili dalam proses penyusunan maupun didengar aspirasinya.

Baca juga:  Indonesia Darurat Koperasi, Benarkah Demikian ?

 

Proses penyusunan naskah akademiknya disusun secara miskin referensi serta justifikasi baik secara teoritis akademik maupun empiris.  RUU tersebut dibentuk secara top down ( atas – bawah) dan hanya jadikan gerakan koperasi sebagai korban dari naskah yang amburadul tersebut dan hanya jadi rompi pengaman bagi pelegalan perampokan uang negara untuk melindungi kepentingan elit konglomerat pemilik bank dan asuransi komersial dan juga memberikan kebal hukum terhadap pengambil kebijakannya. 

 

RUU tersebut juga tidak didasarkan pada substansi penting bagi proses memperkuat ekonomi konstitusi. Kami tidak melihat di kajian akademik yang dibuat secara ngawur tersebut.

 

Sebut misalnya di pasal tentang Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) yang diperluas fungsinya untuk talangi perusahaan asuransi  serta bank kapitalis namun tidak untuk koperasi. Ini adalah jelas dan terang sebagai bentuk diskriminasi dan sekaligus sebagai bentuk pengkerdilan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi.

 

Secara terang terangan mereka abaikan lembaga ekonomi demokratis yang digadang oleh pendiri republik ini jadi soko guru ekonomi.

Baca juga:  Kasus Indosurya Menggores Hukum Koperasi - H. Sopyan Iskandar : Sangat Jauh Melenceng

 

Tak hanya itu,  penyusunan RUU ini justru memperkuat aksi polisional terhadap koperasi dengan menambahkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) masuk mengkooptasi koperasi dan abaikan prinsip penting otonomi dan demokrasi koperasi yang selama ini justru jadi kekuatan daya tahan ( riselensi) koperasi.

 

Sebut saja misal di Jerman, di negara yang pertama kali bentuk gerakan koperasi simpan pinjam ini sejak 90 tahun silam kuat dan tidak pernah menerima dana talangan ( bailout) dan  berhasil rebut layanan pangsa pasar sektor keuangan di negara tersebut karena hargai distingsi koperasi sebagai organisasi "self regulated organization". Betapa mereka adalah pembayar pajak tidak pernah menerima dana talangan sebagaimana diperoleh bank komersial kapitalis.

 

Kalau motivasinya untuk selamatkan ekonomi masyarakat kenapa terjadi diskriminasi terhadap lembaga ekonomi demokratis koperasi?. Kenapa justru koperasi yang sama sama sebagai badan hukum ficta persona yang direkognisi negara ini disingkirkan di RUU tersebut.

 

Secara garis besar, RUU Omnibus Law PPSK ini kami tolak karena tidak memiliki kelayakan dalam proses penyusunanya maupun substabsinya. (Diah/Beritakoperasi)

Baca juga:  Dr. Mohamad Sukri : Ledakan KSP Bermasalah Sudah Diingatkan 15 Tahun Lalu

 

*Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Pelaku koperasi & ukm di seluruh Indonesia dapat menghubungi redaksi Portal Berita Koperasi untuk memberikan informasi kegiatan dan promosi koperasi & ukm. WA Center Redaksi www.beritakoperasi.com | 0877-7611-3133 (Diah S) | Lintang Miryandini (0857-1293-3634) | Melinda Putri (0897-8711-117) |

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaKoperasi.com.

Berita Terkait

Saran Untuk Anggota Koperasi Bermasalah. Suroto : Koperasi Yang Baik Menyelenggarakan Pendidikan Bagi Anggotanya
Dr. Mohamad Sukri : Ledakan KSP Bermasalah Sudah Diingatkan 15 Tahun Lalu
Indonesia Darurat Koperasi, Benarkah Demikian ?
Pakar : Kemenkop Mestinya Atasi Solusi Gagal Bayar KSP Bukannya Moratorium
Pakar : Kemenkop mestinya Atasi Solusi Gagal Bayar KSP, Bukannya Moratorium
Abdul Majid : Prihatin Dengan Kasus Koperasi Ilegal, Oknum Yang Bersangkutan Harus Diusut Secara Pasti
Maraknya Koperasi Abal-abal. Suroto : Bubarkan! Jangan Hanya Gertak Sambal
Sistem Kapitalisme Ekonomi Kita
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

Mengenal Fenomena Desert Bloom Yang Bikin Gurun Di Arab Saudi Jadi Padang Lavender

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:36

13 Kontroversi Arab Saudi : Proyek Bangunan Mirip Ka’bah Hingga Pantai Bikini

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mengenal Mocaf Pengganti Terigu Yang Kaya Manfaat

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Fakta Haru Dibalik Hari Kasih Sayang 14 Februari

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:35

Mau Bisa Nulis Buku Atau Opini Media Penerbit Sherpa Indonesia Buka Klub Menulis, Terbuka Untuk Seluruh Indonesia

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Terapkan Kiat ini, Bikin UMKM Makin Sukses di Era Digital

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Selamat Jalan Prof Rubi, Guru Abadi Sang Pembimbing Yang Menginspirasi

Rabu, 12 Juni 2024 - 03:34

Tata Cara Salat dan Khutbah Idul Adha di Rumah

Berita Terbaru

Nasional

Koperasi Multi Pihak Game Changer Koperasi Indonesia

Minggu, 21 Jul 2024 - 00:01